Thu. Oct 14th, 2021

FIKOM Moestopo Uji Kompetensi Wartawan di Tiga Provinsi

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkiflimansyah, memberikan sambutan dalam pembukaan uji kompetensi wartawan di Mataram, Sabtu (20/2/2021).

Jakarta – Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) melaksanakan uji kompetensi wartawan di tiga provinsi bekerja sama dengan Dewan Pers. Ketiga provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), Bangka Belitung, dan Maluku Utara.

Ketua Pelaksana Uji Kompetensi Wartawan Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) Universitas Moestopo, Wahyudi M. Pratopo, mengatakan uji kompetensi wartawan (UKW) Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan pada 20-21 Februari 2021, sementara UKW Provinsi Bangka Belitung akan dilaksanakan pada 20-21 Maret 2021, dan UKW Provinsi Maluku Utara akan dilasanakan 2-3 April 2021.

UKW Provinsi Nusa Tenggara Barat dibuka oleh Gubernur NTB, Zulkiflimansyah, dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Chairudin Bangun, dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB, Nasrudin, dan para peserta yang berasal dari 10 kabupaten/kota di NTB.

Gubernur NTB berharap adanya UKW dapat melahirkan wartawan yang berkompeten yang dapat mewujudkan demokrasi yang lebih baik. “Satu hal yang luar biasa adalah UKW. Saya kira ini menjadi suatu hal yang kita perlukan, ketika semua orang dapat mengakses media secara personal sehingga memberikan informasi yang baik kepada masyarakat,” tutur Bang Zul, sapaan akrabnya, saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan UKW di Hotel Golden Palace, Mataram, Sabtu (20/2). 

Wahyudi mengatakan UKW NTB yang dilaksanakan FIKOM Moestopo bekerja sama dengan Dewan Pers dan PWI ini diikuti oleh 49 orang dari 54 peserta yang terdaftar. Setelah mengikuti UKW selama dua hari, 49 wartawan NTB tersebut dinyatakan kompeten. Mereka terdiri atas 12 orang dengan jenjang kompetensi wartawan madya dan 37 orang dengan jenjang kompetensi wartawan muda. 

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Chairudin Bangun mengatakan wartawan yang telah mengikuti UKW dan dinyatakan kompeten harus lebih baik dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas jurnalistik dengan menaati kode etik jurnalistik, hukum terakit pers dan pedoman pemberitaan yang dikeluarkan Dewan Pers. “Wartawan yang melakukan pelanggaran hukum dan kode etik jurnalistik, bisa dicabut sertifikat kompetensinya,” kata dia.**

Foto bersama penguji dan peserta dalam penutupan UKW NTB di Hotel Golden Palace, Mataram, Minggu (21/2/2021).

Leave a Reply